Metode · edisi 2026.1
Cara angka di peta dihitung
Setiap daerah diberi satu angka: cakupan, yaitu pendapatan yang diterima dibagi estimasi biaya hidup sebulan. Warna peta hanya membaca angka itu. Halaman ini menjelaskan dari mana pendapatan dan biaya itu datang, termasuk bagian yang masih berupa tebakan terdidik.
1. Rumus
Cakupan = pendapatan diterima ÷ biaya hidup bulanan
Sisa (atau kurang) = pendapatan diterima − biaya hidup bulanan
| Pita | Cakupan | Artinya |
|---|---|---|
| Longgar | ≥ 120% | Biaya tertutup dan sisanya seperlima biaya atau lebih |
| Pas | 100–119% | Biaya tertutup, sisa tipis |
| Mepet | 80–99% | Kurang, sampai seperlima biaya |
| Kurang | < 80% | Kurang lebih dari seperlima biaya |
Ambang ini konstanta di kode. Ambang tidak disetel supaya peta tampak lebih hijau atau lebih merah.
2. Pendapatan: upah minimum 2026
Upah minimum 2026 ditetapkan lewat SK gubernur masing-masing provinsi dengan formula PP No. 49 Tahun 2025, dan berlaku sejak 1 Januari 2026. Dari 514 kabupaten/kota, … menetapkan UMK sendiri. Sisanya, … daerah, memakai UMP provinsinya. Struk setiap daerah menyebut mana yang dipakai. Upah terendah …, tertinggi …, mediannya ….
Angka UMK dikumpulkan dari rangkuman berita yang mengutip SK gubernur, lalu dicocokkan silang dengan sumber kedua bila ada selisih. Sumber per provinsi:
Di mode Gajiku, angka itu diganti gajimu sendiri. Di mode Upah kotaku, upah satu daerah asal dibawa ke semua daerah, tetapi biayanya tetap biaya daerah tujuan. Mode ini menjawab pertanyaan seperti "bergaji UMP Jakarta tapi tinggal di Jogja, sisa berapa?".
Bila pasangan ikut bekerja, pendapatan ditambah satu upah minimum daerah tempat tinggal.
3. Gaji bersih
Secara bawaan, hitungan memakai gaji yang benar-benar diterima, setelah dua jenis potongan:
- Iuran BPJS bagian pekerja: JHT 2%, JP 1% (dasar upah dibatasi Rp10.547.400), dan BPJS Kesehatan 1% (dasar upah dibatasi Rp12 juta).
- PPh 21 dihitung dengan cara tahunan. Bruto setahun dikurangi biaya jabatan (5%, maksimal Rp6 juta) dan iuran JHT+JP. Hasilnya dikurangi PTKP: Rp54 juta, ditambah Rp4,5 juta bila kawin dan Rp4,5 juta per tanggungan, maksimal tiga. Sisanya dikenai tarif Pasal 17 (5%, 15%, 25%, 30%, 35%), lalu dibagi 12.
Pemotongan bulanan dengan tarif efektif rata-rata (TER) bisa berbeda per bulan, tetapi totalnya setahun sama. Pada upah minimum, PPh 21 umumnya nol karena masih di bawah PTKP.
4. Biaya hidup
Biaya hidup adalah model, bukan survei langsung di tiap kota. Model ini dibangun dalam dua langkah.
Langkah 1: keranjang acuan
Keranjang acuan adalah kebutuhan satu orang lajang dengan gaya hidup standar, tinggal di kos, naik motor, dan menyisihkan tabungan, di daerah yang harganya sama dengan rata-rata nasional:
Elastisitas menyatakan seberapa kuat kategori itu mengikuti harga lokal. Sewa hunian (1,5) lebih peka daripada harga barang. Pulsa (0) berharga sama di seluruh negeri. Listrik dan BBM (0,3–0,4) sebagian besar bertarif nasional.
Langkah 2: indeks harga daerah
Tiap kategori dikalikan indeks harga daerah, yaitu garis kemiskinan daerah itu dibagi garis kemiskinan nasional (Rp609.160 per kapita per bulan, Maret 2025), dipangkatkan elastisitasnya:
biaya kategori = acuan × (GK daerah ÷ GK nasional)elastisitas × pengali profil
Garis kemiskinan dipilih karena BPS menghitungnya untuk seluruh 514 daerah dari harga keranjang kebutuhan dasar setempat. Hasil Survei Biaya Hidup hanya tersedia untuk 150 kota. Indeks berkisar dari … sampai … kali rata-rata nasional.
Pengali profil
- Pasangan dan anak: tiap kategori punya pengali sendiri (lihat tabel). Untuk makan, misalnya, pasangan ×1,8 dan tiap anak +0,45. Tiap anak juga menambah biaya sekolah/pengasuhan. Semua pengali ini mengikuti logika skala ekuivalensi: orang kedua tidak menggandakan biaya sewa.
- Tempat tinggal: kos ×1, kontrakan ×1,55, cicilan KPR ×2 terhadap sewa acuan.
- Transportasi: motor Rp400 rb, angkutan umum Rp330 rb, ojol Rp950 rb sebulan (harga acuan).
- Gaya hidup: hemat memangkas makan, pakaian, dan sosial. Longgar menaikkannya.
- Tabungan: 10% dari seluruh pengeluaran. Bisa dimatikan.
5. Seberapa yakin?
Angka di peta paling baik dibaca sebagai rentang, bukan vonis. Tabel di bawah menunjukkan jumlah daerah per pita bila asumsinya diubah. Semua baris memakai upah minimum masing-masing daerah dan dihitung langsung oleh kode yang sama dengan peta.
6. Batasan
- Bukan survei primer. Keranjang acuan adalah asumsi yang ditulis terbuka di atas, bukan hasil pengukuran.
- Garis kemiskinan mencerminkan harga dan pola konsumsi kelompok bawah, jadi ia proksi harga, bukan indeks harga resmi. Survei tingkat kabupaten juga punya galat sampel.
- Satu angka per daerah. Pusat kota dan pinggiran bisa berbeda jauh, terutama untuk sewa.
- UMK adalah lantai upah untuk pekerja dengan masa kerja di bawah setahun, bukan gaji rata-rata.
- Batas wilayah peta disederhanakan, dan pulau kecil di bawah 4 km² tidak digambar.
- Bukan nasihat keuangan.
7. Data & kode
- Garis kemiskinan: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2025 (No. Publikasi 04300.25011), Tabel 2.1.
- Batas wilayah: geoBoundaries IDN ADM2, bersumber dari BPS dan OCHA, lisensi CC BY 3.0 IGO.
- Seluruh skrip pengolahan data, angka mentah, dan kode aplikasi ada di github.com/Reverseflash45/UMR. Kalau menemukan angka UMK yang keliru, buka issue di sana.